About FirstMedia

Sejarah Perusahaan

 

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan nama PT Safira Ananda, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 37, tanggal 6 Januari 1994, dibuat di hadapan Siti Safariyah S.H., Candidat Notaris, pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Perseroan telah disahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) No. C2-1.446HT.01.01.Th.95, tanggal 1 Februari 1995 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 549/III/1995, tanggal 30 Maret 1995, serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 6613, BNRI No. 81, tanggal 8 Oktober 1999.

 

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain yang penting adalah sebagai berikut:

  • Dalam rangka Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering-IPO) kepada masyarakat, Anggaran Dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 1 tanggal 2 Desember 1999 yang dibuat oleh Chairul Bachtiar S.H., Notaris di Jakarta, dimana seluruh Anggaran Dasar Perseroan disesuaikan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, termasuk perubahan nama Perseroan menjadi PT Tanjung Bangunsemesta Tbk, dan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-19466.HT.01.04. TH 1999 tanggal 3 Desember 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Barat, di bawah No. 2940/RUB.09.02/VI/1999 pada tanggal 9 Desember 1999 dan diumumkan dalam BNRI No. 55 tanggal 11 Juli 2000, Tambahan No. 3630.
  • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 27 April 2000, yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 31 tanggal 28 April 2000, yang dibuat dihadapan Chairul Bachtiar S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan diubah sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1968, perubahan nama Perseroan menjadi PT Broadband Multimedia Tbk, dan peningkatan modal dasar Perseroan. Akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-10263.HT.01.04.TH.2000 tanggal 15 Mei 2000 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Barat di bawah No. 0533/BH.09.02/VI/2000 tanggal 2 Juni 2000 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 93 tanggal 21 Nopember 2000, Tambahan No. 7129/2000.
  • Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I, ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar telah diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 29 Desember 2006 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 85 tanggal 29 Desember 2006 yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 8 tanggal 5 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito S.H., Notaris di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima dan dicatat di dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-HT.01.04-6246 tanggal 3 Mei 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 25/RUB 09 03/IV/2009 tanggal 3 April 2009 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 36 tanggal 5 Mei 2009, Tambahan No. 322/2009. 
  • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 25 Mei 2007 yang dibuat oleh Tintin Surtini S.H., M.H., M.Kn, pengganti dari Surjadi S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan perubahan nama Perseroan menjadi PT First Media Tbk. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. W7-06790.HT.01.04-TH.2007 tanggal 19 Juni 2007 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 635/RUB.09.03/VIII/2008 tanggal 1 Agustus 2007.
  • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 15 tanggal 19 Maret 2008 yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar Perseroan telah diubah sehubungan dengan penyesuaian dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No. AHU-74501.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097027 tanggal 16 Oktober 2008 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 90 tanggal 10 Nopember 2009, Tambahan No. 26917/2009.
  • Dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II, ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar telah diubah berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 19 April 2010 sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 21 tanggal 19 April 2010 yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 20 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta. Laporan perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima dan dicatat di dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-21071 tanggal 18 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061543.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 18 Agustus 2010.
  • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 10 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H., Notaris di Jakarta, Perseroan telah memperoleh persetujuan atas rencana transaksi antara lain penerbitan obligasi, pemberian hak opsi untuk pembelian saham Perseroan dalam PT Link Net, pelaksanaan reorganisasi dalam rangka penyelenggaraan bisnis jaringan dan televisi berlangganan, pemberian pinjaman kepada PT Link Net, perubahan modal dasar dan modal disetor Perseroan. Keputusan tersebut kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 16 tanggal 3 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam keputusannya No. AHU-36144.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058857.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Juli 2011.
  • Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Risalah Rapat No. 6 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sehingga menjadi sejumlah 1.741.896.978 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 870.948.489.000 dan perubahan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat No. AHU-AH.01.10-39994 tertanggal 9 Desember 2011.

 

Pada bulan Februari 2000, Perseroan melakukan Penawaran Umum Perdana dengan menawarkan 20.000.000 saham kepada masyarakat dengan harga pelaksanaan Rp 500 setiap saham dan bersamaan dengan itu dicatatkan juga saham pendiri sebesar 354.300.000 saham yang dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya pada tanggal 25 Februari 2000. Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah saham yang dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 1.741.896.978 saham.

Pada tanggal 9 Desember 1998, Perseroan mendapatkan Izin Prinsip dari Departemen Penerangan Republik Indonesia untuk mengoperasikan kegiatan usaha TV Kabel dan Perseroan memperoleh Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan melalui Kabel (Izin Tetap) pada tanggal 23 Agustus 1999. Dengan diperolehnya Izin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan melalui kabel tersebut, Perseroan juga mendapat fasilitas PMDN berdasarkan surat Menteri Negara Investasi/BKPM No. 41/I/PMDN/1999 tanggal 30 Juni 1999 untuk melakukan jasa penyelenggaraan siaran TV berlangganan dan jasa multimedia melalui kabel. Perseroan memulai kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Maret 1999 dengan memakai label bisnis ”Kabelvision”. Pada tanggal 19 Juni 2007, Perseroan menggunakan label bisnis “First Media” dengan tiga unit bisnis utama yaitu: HomeCable (layanan televisi berbayar), FastNet (jasa high speed broadband internet), dan DataComm (Data Komunikasi berkecepatan tinggi untuk keperluan bisnis).

Pada 26 September 2001, Perseroan memperoleh izin penyelenggaraan jaringan tetap dari Menteri Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.KP.227 Tahun 2001, tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Packet Switch Perseroan.

Pada tanggal 3 September 2004, Perseroan memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Perhubungan No.256/Dirjen/2004, yang memberikan Izin Penyelenggaraan Jasa Televisi Berbayar dengan wilayah penyelenggaraan nasional. Untuk memenuhi Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah No.52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, pada tanggal 11 Nopember 2010, anak perusahaan Perseroan, PT First Media Television mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi dari Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.393/KEP/M.KOMINFO/11/2010, menggantikan Ijin Penyelenggaraan Siaran Televisi Berlangganan melalui Kabel yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan akhir tahun 2012, Perseroan melalui anak perusahaan telah mengoperasikan kegiatan TV kabel di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), Surabaya, dan Bali. 

Pada tanggal 6 Nopember 2009, Perseroan memperoleh izin penyelenggaraan jaringan tetap dari Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 420/KEP/M.KOMINFO/11/2009 tentang Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched. Izin ini diberikan kepada Perseroan untuk menyelenggarakan jaringan tetap lokal berbasis Packet-Switched dengan menggunakan VSAT (Very Small Aperture Terminal), kabel hybrid fiber optik dan coaxial, serta pita frekuensi radio 2.3 GHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) pada pita frekuensi radio 2360 MHz- 2375 MHz untuk Zona 1 (Sumatera BagianUtara) dan Zona 4 (Banten, Jakarta, Bogor, Depok,Tangerang, Bekasi). 

Pada tanggal 18 Nopember 2009, Perseroan memperoleh Izin Pita Frekuensi Radio Nomor: 2011G/DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dan Nomor: 2011F/DJPT.4/KOMINFO/11/2009 dari Menteri Komunikasi dan Informatika untuk daerah layanan Zona 4 (Banten dan Jabodetabek) dan Zona 1 (Sumatera Bagian Utara) dengan pita frekuensi Blok 13 (2360-2375 MHz). Izin ini diterbitkan tanggal 18 Nopember 2009 dan berakhir tanggal 18 Nopember 2019.

Pada tanggal 28 Juni 2010, Perseroan telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi Nomor: 1475/DJPT.1/KOMINFO/6/2010, dari Direktorat Jenderal Pos danTelekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang menetapkan bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal berbasis Packet Switched menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) pada lokasi Zona 4 (Jabodetabek dan Banten) telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor: 191/Dirjen/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.19/PER/M.KOMINFO/09/2011 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,3 GHz Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) Berbasis Netral Teknologi, pada tanggal 31 Januari 2012, Perseroan telah mendapatkan Surat Keterangan Laik Operasi Nomor: 30/DJPPI/KOMINFO/1/2012, dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menetapkan bahwa hasil pembangunan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet-Switched pada lokasi Jakarta telah memenuhi syarat kelaikan operasi untuk penyelenggaraan telekomunikasi sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.191/Dirjen/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Laik Operasi Penyelenggaraan Telekomunikasi.